UTANG
PEMERINTAH
INDONESIA
MATA KULIAH : EKONOMI MAKRO
Disusun
Oleh :
FERI
ZUNIAWAN
Prodi
Ekonomi Syariah
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
BUNGA
BANGSA CIREBON (STAI BBC)
2014
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah memulai kebiasaan
berutang bagi pemerintahan di Indonesia. Seluruh utang yang belum dilunasinya
pun turut diwariskan, sesuai dengan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar
(KMB). Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada waktu itu disertai
dengan pengalihan tanggung jawab segala utang pemerintah kolonial. Dilihat dari
perspektif utang piutang, maka Republik Indonesia bukanlah negara baru,
melainkan pelanjut dari pemerintahan sebelumnya.
Tradisi pengalihan utang kepada pemerintahan berikutnya
bertahan sampai saat ini, terlepas dari perpindahan kekuasaan itu berlangsung
dengan cara apa pun. Pemerintahan era Soekarno mewariskan utang luar negeri
(ULN) sekitar USD 2,1 miliar kepada pemerintahan Soeharto.
Secara spektakuler, pemerintahan Soeharto membebani Habibie
dengan warisan utang sebesar USD 60 miliar. Bahkan, pemerintahan Habibie
mewariskan utang yang lebih besar, hanya dalam kurun waktu dua tahun. ULN
memang “hanya” bertambah menjadi sebesar USD 75 miliar dolar. Namun, utang
dalam negeri yang semula nihil menjadi USD 60 miliar (jika dikonversikan),
sehingga utang pemerintah secara keseluruhan menjadi sekitar USD 135 miliar.
Tentu tidak adil jika hanya melihat angka utang yang
fantastis di era Habibie secara begitu saja. Sebagian masalahnya adalah karena
akumulasi utang beserta akibat lanjutan dari kebijakan pemerintahan Soeharto.
Bisa dikatakan bahwa Pemerintahan Habibie harus menghadapi krisis moneter dan
ekonomi, yang berasal dari era Soeharto.
Bagaimanapun, pewarisan utang pemerintah suatu era kepada
era berikutnya telah berlangsung. Tidak ada penghapusan beban utang dalam
besaran yang cukup berarti, yang disebabkan oleh pergantian kekuasaan atau
kebijakan pemerintah baru. Keringanan atas beban utang hanya diberikan oleh
para kreditur berupa penjadwalan pembayaran untuk waktu yang tidak terlampau lama,
ketika terjadinya krisis 1997. Krisis justru memaksa pemerintah untuk menambah
posisi utangnya melalui pinjaman kepada IMF. Meskipun sifatnya adalah untuk
berjaga-jaga dan akhirnya ”tidak dipergunakan”, biaya utangnya tetap harus
dibayar. Selain itu, krisis memberi beban tambahan bagi pemerintah.
Diantaranya berupa jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta
tanggungan pemerintah atas beberapa utang swasta yang gagal bayar (default).
B. Rumusan masalah
1. Apa itu utang pemerintah?
2. Bagaimana perkembangan utang
pemerintah indonesia?
3. Apa masalah yang mempengaruhi
pengukuran utang pemerintah?
4. Bagaimana pandangan terhadap utang
pemerintah?
5. Bagaimana prospektif utang
indonesia?
C. Tujuan penulisan
1. Mengetahui apa itu utang pemerintah
2. Mengetahui perkembangan utang
pemerintah indonesia
3. Mengetahui masalah pengukuran utang
pemerintah
4. Mengetahui pandangan terhadap utang
pemerintah
5. Mengetahui prospektif utang
pemerintah
Tujuan umum
Secara umum makalah ini dibuat
bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan kepedulian terhadap utang pemerintah
Tujuan khusus
Secara khusus pembuatan makalah ini
untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah ekonomi makro semester III
MANFAAT
Sebagai bahan informasi dan memperkaya bahan bacaan bagi
masyarakat luas khususnya bagi kampus STAI BUNGA BANGSA
BAGI MAHASISWA
Sebagai bahan penambah wawasan dan
pemikiran bagi mahasiswa pada umumnya yang nanti bisa sebagai acuan
terhadap kepedulian kita kepada permasalahan utang pemerintah yang tak kunjung
tuntas.
BAB
II
PEMBAHASAN
1.
UTANG PEMERINTAH
1.1.
Definisi utang
Utang merupakan satu kewajiban yang harus dibayar dikemudian
hari yang timbul akibat transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dimana para
pemberi pinjaman menyerahkan sesuatu yang berharga pada suatu waktu terrentu
dalam pertukaran dengan suatu perjanjian para penerima pinjaman harus
membayarnya dikemudian hari, ( Lester V. Chandler, 1962 : 40 ).
Ada
banyak jenis-jenis utang, dalam penulisan ini hanya empat yang kami sebut.
Menurut Lester V. Chandler ( 1962 : 43 ), utang terbagi dalam berbagai jenis
yaitu :
a. Utang berdasarkan sifat si pemberi pinjaman terbagi atas ;
- utang perseorangan
- utang perusahaan
- utang pemerintah.
b. Utang berdasarkan sifat si penerima pinjaman terbagi atas ;
- utang yang diberikan olah perseorangan
- utang yang diberikan oleh perusahaan
- utang yang diberikan oleh pemerintah.
c. Utang berdasarkan untuk tujuan apa utang itu diciptakan ;
- utang konsumsi
- utang produksi.
d. Utang berdasarkan lamanya waktu peminjaman ;
- utang jangka panjang ( 1-5 tahun )
- utang jangka pendek ( kurang dari 1 tahun )
- utang yang dapat segera dibayar.
1.2.
Utang Pemerintah
Utang
Pemerintah adalah public debt / national debt yaitu pinjaman
yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bila pemerintah lebih banyak melakukan
pengeluaran dari pada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam
dari sector swasta untuk mendanai defisit anggaran.
Menurut sejarahnya pada awal kemerdekaan, sikap pemerintah
Soekarno-Hatta terhadap utang luar negeri bisa dikatakan mendua. Di satu sisi,
mereka menyadari bahwa utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan sangat
dibutuhkan. Negara baru yang baru merdeka ini memerlukan dana untuk memperbaiki
taraf kesejahteraan rakyat, yang sudah sedemikian terpuruk karena kolonialisme.
Ketiadaan infrastruktur, dan rusaknya sebagian besar kapasitas produksi seperti
ladang minyak, membuat penerimaan negara dari sumber domestik belum bisa
diandalkan. Hibah dari negara-negara yang bersimpatik ketika awal kemerdekaan
tentu saja tidak memadai dan lambat laun dihentikan. Pilihan yang tersedia
adalah mempersilakan modal asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, serta
melakukan pinjaman luar negeri.
Di sisi lain, pemerintah Soekarno-Hatta bersikap waspada terhadap
kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana kembalinya
kolonialisme. Semangat kemerdekaan masih amat kental, sehingga mereka peka
dalam masalah yang berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Suasana ini juga
mewarnai dinamika parlemen, sekalipun terdiri dari banyak partai dengan latar
idelogis berbeda. Akibatnya, persyaratan yang ketat ditetapkan dalam setiap
perundingan berutang kepada pihak luar negeri. Ini berlaku juga terhadap
masalah penanaman modal asing, termasuk perundingan mengenai tambang dan kilang
minyak di wilayah Indonesia.
Bagaimanapun, transaksi utang luar negeri tetap terjadi pada
awal kemerdekaan. Sampai dengan tahun 1950, utang pemerintah yang baru tercatat
sebesar USD 3,8 miliar, selain utang warisan pemerintah kolonial. Setelah itu,
terjadi fluktuasi jumlah utang pemerintah, seiring dengan sikap pemerintah yang
cukup sering berubah terhadap pihak asing dalam soal modal dan utang. Selama
kurun tahun 50-an tetap saja ada bantuan dan utang yang masuk ke Indonesia.
Sikap pemerintah yang berubah-ubah itu dikarenakan kerapnya pergantian kabinet,
disamping faktor Soekarno sebagai pribadi.
Sebagai contoh, pada tahun 1962, delegasi IMF berkunjung ke
Indonesia untuk menawarkan proposal bantuan finansial dan kerjasama, dan pada
tahun 1963 utang sebesar USD17 juta diberikan oleh Amerika Serikat. Pemerintah
Indonesia pun kemudian bersedia melaksanakan beberapa kebijakan ekonomi baru
yang bersesuaian dengan proposal IMF. Namun, keadaan berbalik pada akhir tahun
itu juga, ketika Malaysia pemerintah Inggris menyatakan Malaysia dinyatakan
sebagai bagian federasi Inggris tanpa pembicaraan dengan Soekarno. Hal ini
sebetulnya juga berkaitan dengan nasionalisasi beberapa perusahaan Inggris di
Indonesia. Yang jelas, hubungan Indonesia dengan IMF dan Amerika, turut
memburuk. Berbagai kesepakatan sebelumnya dibatalkan oleh Soekarno, dan
Indonesia keluar dari keanggotaan IMF dan PBB.
Secara teknis ekonomi, telah ada pelunasan utang dari
sebagian hasil ekspor komoditi primer Indonesia. Ada pula penghapusan sebagian
utang oleh kreditur, terutama dari negara-negara yang bersahabat, setidaknya
dalam tahun-tahun tertentu. Akhirnya, ketika terjadi perpindahan kekuasaan
kepada Soeharto, tercatat utang luar negeri pemerintah adalah sebesar USD 2,1
miliar. Jumlah ini belum termasuk utang warisan pemerintah kolonial Belanda
yang sekalipun resmi diakui, tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Soekarno.
Ketika pemerintahan soekarno digantikan oleh soeharto, sikap
pemerintahan Soeharto terhadap modal asing berbeda dengan sikap Soekarno-Hatta.
Sebagai contoh, undang-undang pertama yang ditandatangani Soeharto adalah UU no.1/1967
tentang Penanaman Modal Asing, yang isinya bersifat terbuka dan bersahabat bagi
masuknya modal dari negara manapun. Beberapa bulan sebelumnya, IMF membuat
studi tentang program stabilitas ekonomi, yang rekomendasinya segera diikuti
oleh pemerintah. Indonesia juga telah secara resmi kembali menjadi anggota IMF.
Seiring dengan itu, perundingan serius mengenai utang luar
negeri Indonesia berlangsung lancar. Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF
dan Bank Dunia, seketika diimbali oleh negara-negara barat berupa: pemberian
hibah, restrukturisasi utang lama, komitmen utang baru dan pencairan utang baru
yang cepat. Hibah sebesar USD 174 juta dikatakan bertujuan untuk mengangkat
Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Restrukturisasi utang yang disetuji bernilai
sekitar USD 534 juta. Lewat berbagai perundingan, terutama pertemuan Paris
Club, disepakati moratorium utang sampai dengan tahun 1971 untuk pembayaran
cicilan pokok sebagian besar utang. Akhirnya, sejak tahun 1967 Indonesia
mendapat persetujuan utang baru dari banyak kreditur, dan sebagiannya langsung
dicairkan pada tahun itu juga.
1.3. Besarnya Utang Pemerintah
Kita mulai dengan menempatkan utang pemerintah dalam perspektif. Salah satu cara untuk menilai besarnya utang pemerintah adalah membandingkannya dengan jumlah utang-utang negara-negara lain. Tabel 15-1 menunjukkan jumlah uang pemerintah dari 27 negara utama yang ditunjukkan sebagai persentase dari GDP setiap negara. Di puncak daftar itu terdapat negara pengutang terbesar, Jepang dan Italia, yang akumulasi utangnya relatif kecil. Paling bawah adalah Luxemburg dan Australia, yang akumulasi utangnya relatif kecil. Amerika Serikat berada di tengah-tengah. Menurut standar internasional, pemerintah AS tidak hemat tetapi juga tidak boros.
Tabel 1 Berapakah Utang
Negara-Negara di Dunia?
Negara
|
Utang
Pemerintah Persentase GDP
|
Negara
|
Utang
Pemerintah Persentase GDP
|
Jepang
|
158.9
|
Polandia
|
53,3
|
Italia
|
125,4
|
Finlandia
|
53,3
|
Yunani
|
108,1
|
Norwegia
|
51,7
|
Belgia
|
98,5
|
Denmark
|
49,7
|
Prancis
|
76,7
|
Spanyol
|
49,1
|
Portugal
|
76,5
|
Inggris
|
46,8
|
Jerman
|
69,9
|
Rep. Ceko
|
42,8
|
Kanada
|
69,3
|
Islandia
|
32,0
|
Austria
|
69,2
|
Irlandia
|
29,9
|
Amerika Serikat
|
63,8
|
Selandia Baru
|
26,0
|
Belanda
|
63,7
|
Korea
|
20,3
|
Hungaria
|
62,5
|
Australia
|
15,3
|
Swedia
|
61,5
|
Luxembourg
|
8,6
|
Rep. Slowakia
|
56,8
|
Sumber:
OECD Economic Outlook.. Data berdasarkan estimasi utang pemerintah bruto dan
COP untuk tahun 2005.
Menurut sejarah, penyebab utama
kenaikan utang pemerintah adalah perang. Rasio utang-GDP meningkat tajam selama
perang dan turun dengan lambat selama masa damai. Banyak ekonom berpendapat
bahwa pola sejarah ini adalah cara yang tepat untuk menjalankan kebijakan
fiskal.
Satu contoh besamya kenaikan utang pemerintah di masa damai dimulai awal 1980-an. Sewaktu Ronald Reagan terpilih sebagai presiden di tahun 1980, beliau melakukan penurunan pajak dan meningkatkan belanja militer. Peningkatan utang pemerintah selama tahun 1980-an menimbulkan keprihatinan diantara banyak pembuat kebijakan.
Satu contoh besamya kenaikan utang pemerintah di masa damai dimulai awal 1980-an. Sewaktu Ronald Reagan terpilih sebagai presiden di tahun 1980, beliau melakukan penurunan pajak dan meningkatkan belanja militer. Peningkatan utang pemerintah selama tahun 1980-an menimbulkan keprihatinan diantara banyak pembuat kebijakan.
2.
PERKEMBANGAN UTANG PEMERINTAH
Berdasarkan data dari dalam APBN-P 2010 jumlah
keseluruhan cicilan utang pemerintah mencapai angka Rp230,33 trilyun. Cicilan
tersebut terdiri atas cicilan pokok sebesar Rp124,68 trilyun dan cicilan bunga
Rp105,65 trilyun.
Proporsi anggaran pembayaran utang mencapai 23,21%
dari Rp992,4 trilyun penerimaan APBN dimana hampir setengahnya atau 45,87%
adalah pembayaran bunga utang pemerintah. Akibat besarnya jumlah cicilan utang,
APBN pun mengalami defisit sangat besar, yakni Rp133,75 trilyun.
Sejak tahun 2000, tren cicilan utang pemerintah
meningkat . Dari Rp57,69 trilyun pada tahun 2000 menjadi Rp230,33 trilyun di
2010. Tingkat cicilan utang negara tahun ini meroket hampir 4 kali lipat
cicilan utang pemerintah tahun 2000. Hanya pada tahun 2003 cicilan utang turun
jumlahnya dari cicilan tahun 2002, dan tahun 2005 dari tahun 2004. Tetapi jika
dibandingkan dengan tahun 2000, tren cicilan utang tidak mengalami penurunan
sama sekali.
Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.
Selama 11 tahun terakhir, negara telah membayar utang sebesar Rp1.596,1 trilyun dan 54% di antaranya atau sekitar Rp864,67 trilyun adalah untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo. Jumlah keseluruhan pembayaran utang pemerintah tersebut lebih dari 7,8 kali penerimaan APBN 2000, 4,7 kali penerimaan APBN 2003, 2,5 kali penerimaan APBN 2006, dan 1,6 kali penerimaan APBN 2010. Jumlah ini juga hampir menyamai jumlah utang negara tahun ini Rp1.667,7 trilyun. Sedangkan total pembayaran bunga utang pemerintah lebih besar dari anggaran penerimaan pajak tahun ini Rp743,3 trilyun.
Meski Indonesia telah membayar utang sebesar
Rp1.667,7 trilyun selama 11 tahun terakhir, utang Indonesia tidak turun justru
membengkak dari jumlah utang pada tahun 2000 yakni Rp1.235 trilyun. Bahkan jika
dibandingkan jumlah utang pemerintah tahun 1998 sebesar Rp553 trilyun, jumlah
utang pemerintah Indonesia tahun ini bertambah 3 kali lipat sejak krisis
moneter.
Bank
Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri
(ULN) Indonesia pada bulan Februari 2014 sebesar 272,1 miliar dollar AS atau
tumbuh 7,4 persen dibandingkan posisi di bulan yang sama pada tahun 2013.
"Posisi ULN pada Februari 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,0 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 143,1 miliar dollar AS. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ULN pada Februari 2014 tercatat sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,2 persen (%)," tulis BI dalam pernyataan resmi,
Peningkatan pertumbuhan ULN pada Februari 2014 terutama dipengaruhi kenaikan posisi ULN sektor publik (utang pemerintah dan bank sentral). Adapun pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.
ULN sektor publik tumbuh sebesar 3,2 persen (%), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (%). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh 11,6 persen (%), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,5 persen (%).
"Bank Indonesia memandang berbagai perkembangan ULN sampai Februari 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal. Ke depan, Bank Indonesia tetap memantau perkembangan ULN Indonesia, khususnya ULN swasta, sehingga dapat optimal mendukung ketahanan dan kesinambungan perekonomian Indonesia," tulis BI.
"Posisi ULN pada Februari 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 129,0 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta 143,1 miliar dollar AS. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ULN pada Februari 2014 tercatat sedikit meningkat bila dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2014 sebesar 7,2 persen (%)," tulis BI dalam pernyataan resmi,
Peningkatan pertumbuhan ULN pada Februari 2014 terutama dipengaruhi kenaikan posisi ULN sektor publik (utang pemerintah dan bank sentral). Adapun pertumbuhan ULN sektor swasta melambat.
ULN sektor publik tumbuh sebesar 3,2 persen (%), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,9 persen (%). Sementara itu, posisi ULN sektor swasta tumbuh 11,6 persen (%), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 12,5 persen (%).
"Bank Indonesia memandang berbagai perkembangan ULN sampai Februari 2014 masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal. Ke depan, Bank Indonesia tetap memantau perkembangan ULN Indonesia, khususnya ULN swasta, sehingga dapat optimal mendukung ketahanan dan kesinambungan perekonomian Indonesia," tulis BI.
3. MASALAH PENGUKURAN UTANG
PEMERINTAH
Defisit anggaran pemerintah adalah
selisih pengeluaran Pemerintah dengan penerimaan pemerintah, yang sama dengan
jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendalami operasinya.
Definisi ini tampaknya cukup sederhana, tetapi dalam kenyataannya perdebatan
mengenai kebijakan fiskal kadang-kadang mempersoalkan bagaimana defisit
anggaran seharusnya diukur. Dalam bagian ini kita akan membahas empat masalah
dengan ukuran defisit anggaran biasa.
1: Inflasi
Pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi terhadap inflasi. Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya diukur dalam bentuk riil, bukan nominal defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang riil pemerintah bukan perubahan utang nominal.
1: Inflasi
Pengukuran yang paling tidak kontroversial adalah koreksi terhadap inflasi. Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa utang pemerintah seharusnya diukur dalam bentuk riil, bukan nominal defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang riil pemerintah bukan perubahan utang nominal.
Namun demikian, defisit anggaran
yang biasa diukur tidak mengoreksi inflasi. Untuk melihat seberapa besarnya
pengaruh kesalahan ini, perhatikanlah contoh berikut. Anggaplah utang
pemerintah riil tidak berubah; dengan kata lain, dalam bentuk riil, anggarannya
seimbang. Dalam kasus ini, utang nominal harus naik pada tingkat inflasi.
Yaitu,
∆D/D = π,
Mana π adalah tingkat inflasi dan D adalah stok utang pemerintah.
∆D =.
Sebagai contoh, pada tahun 1979, pemerintah federal melaporkan defisit anggaran sebesar $28 miliar. Inflasi adalah 8,6 persen, dan utang pemerintah yang dibuat pada awal tahun oleh publik (di luar Bank Sentral AS) adalah $495 miliar.
πD = 0,086 x $495 miliar
= $43 miliar
Koreksi terhadap inflasi membuat defisit anggaran yang dilaporkan sebesar $28 miliar berubah menjadi surplus anggaran sebesar $15 miliar! Dengan kata lain, meskipun utang nominal pemerintah naik, utang riil pemerintah turun.
2: Aset Modal
Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat atas defisit anggaran pemerintah memerlukan penghitungan atas aset pemerintah serta kewajibannya. Biasanya, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset.
Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut penganggaran modal (capital budgeting), karena memperhitungkan perubahan modal. Masalah utama dalam penganggaran modal adalah sulitnya memutuskan pengeluaran pemerintah mana yang seharusnya dihitung sebagai pengeluaran modal.
3: Kewajiban yang Tidak Dihitung
Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Sebagai contoh, perhatikanlah pegawai negeri. Pegawai negeri memberikan jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong untuk masa depan. Pada dasarnya, mereka memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun masa depan mereka menunjukkan kewajiban pemerintah tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. Namun kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai baian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, besar kewajiban implisit ini nyaris sama dengan utang pemerintah.
Bentuk kewajiban pemerintah yang sangat sulit diukur adalah kewajiban kontinjen (contingen liability) kewajiban yang muncul hanya jika peristiwa-peristiwa khusus terjadi. Sebagai contoh pemerintah menjamin berbagai bentuk kredit perseorangan, seperti pinjaman mahasiswa, untuk keluarga berpendapatan rendah dan sedang, serta deposito di bank dan lcmbaga-lembaga simpan pinjam. Jika peminjam melunasi utangnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana; tetapi jika peminjam tidak mampu melunasi, pemerintah yang melunasinya. Ketika memberikan pinjaman ini pemerintah mengambil alih kewajiban kontinjen dari ketidakmampuan peminjam membayar utang. Tetapi kewajiban kontinjen ini tidak tercermin dalarn defisit anggaran, sebagian karena nilainya tidak jelas.
4: Siklus Bisnis
Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Misalnya, kerika perekonomian mengalami resesi, pendapatan turun, sehingga kemampuan seseorang untuk membayar pajak berkurang. Laba juga turun, sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak pendapatan. Semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada bantuan pemerintah, seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah naik. Bahkan, tanpa adanya perubahan dalam undang-undang perpajakan dan pengeluaran, defisit anggaran akan meningkat.
Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis (cyclically adjusted budget deficit) yang kadangkala disebut defisit anggaran kesempatan kerja-penuh. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada estimasi mengenai berapa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang terjadi jika perekonomian beroperasi pada tingkat output dan kesempatan kerja alamiahnya. Defisit yang disesuaikan secara siklis adalah ukuran yang berguna karena mencerminkan perubahan kebijakan tetapi bukan tahapan dari siklus bisnis saat ini.
∆D/D = π,
Mana π adalah tingkat inflasi dan D adalah stok utang pemerintah.
∆D =.
Sebagai contoh, pada tahun 1979, pemerintah federal melaporkan defisit anggaran sebesar $28 miliar. Inflasi adalah 8,6 persen, dan utang pemerintah yang dibuat pada awal tahun oleh publik (di luar Bank Sentral AS) adalah $495 miliar.
πD = 0,086 x $495 miliar
= $43 miliar
Koreksi terhadap inflasi membuat defisit anggaran yang dilaporkan sebesar $28 miliar berubah menjadi surplus anggaran sebesar $15 miliar! Dengan kata lain, meskipun utang nominal pemerintah naik, utang riil pemerintah turun.
2: Aset Modal
Banyak ekonom percaya bahwa penilaian yang akurat atas defisit anggaran pemerintah memerlukan penghitungan atas aset pemerintah serta kewajibannya. Biasanya, ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur sebagai perubahan utang dikurangi perubahan aset.
Prosedur anggaran yang memperhitungkan aset dan kewajiban disebut penganggaran modal (capital budgeting), karena memperhitungkan perubahan modal. Masalah utama dalam penganggaran modal adalah sulitnya memutuskan pengeluaran pemerintah mana yang seharusnya dihitung sebagai pengeluaran modal.
3: Kewajiban yang Tidak Dihitung
Sebagian ekonom berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah keliru karena mengabaikan beberapa kewajiban pemerintah yang penting. Sebagai contoh, perhatikanlah pegawai negeri. Pegawai negeri memberikan jasanya kepada pemerintah saat ini, tapi bagian kompensasi mereka dipotong untuk masa depan. Pada dasarnya, mereka memberikan pinjaman kepada pemerintah. Manfaat pensiun masa depan mereka menunjukkan kewajiban pemerintah tidak jauh berbeda dengan utang pemerintah. Namun kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari utang pemerintah, dan akumulasi kewajiban ini tidak dimasukkan sebagai baian dari defisit anggaran. Menurut beberapa perkiraan, besar kewajiban implisit ini nyaris sama dengan utang pemerintah.
Bentuk kewajiban pemerintah yang sangat sulit diukur adalah kewajiban kontinjen (contingen liability) kewajiban yang muncul hanya jika peristiwa-peristiwa khusus terjadi. Sebagai contoh pemerintah menjamin berbagai bentuk kredit perseorangan, seperti pinjaman mahasiswa, untuk keluarga berpendapatan rendah dan sedang, serta deposito di bank dan lcmbaga-lembaga simpan pinjam. Jika peminjam melunasi utangnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana; tetapi jika peminjam tidak mampu melunasi, pemerintah yang melunasinya. Ketika memberikan pinjaman ini pemerintah mengambil alih kewajiban kontinjen dari ketidakmampuan peminjam membayar utang. Tetapi kewajiban kontinjen ini tidak tercermin dalarn defisit anggaran, sebagian karena nilainya tidak jelas.
4: Siklus Bisnis
Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Misalnya, kerika perekonomian mengalami resesi, pendapatan turun, sehingga kemampuan seseorang untuk membayar pajak berkurang. Laba juga turun, sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak pendapatan. Semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada bantuan pemerintah, seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah naik. Bahkan, tanpa adanya perubahan dalam undang-undang perpajakan dan pengeluaran, defisit anggaran akan meningkat.
Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah menghitung defisit anggaran yang disesuaikan secara siklis (cyclically adjusted budget deficit) yang kadangkala disebut defisit anggaran kesempatan kerja-penuh. Defisit yang disesuaikan secara siklis didasarkan pada estimasi mengenai berapa pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak yang terjadi jika perekonomian beroperasi pada tingkat output dan kesempatan kerja alamiahnya. Defisit yang disesuaikan secara siklis adalah ukuran yang berguna karena mencerminkan perubahan kebijakan tetapi bukan tahapan dari siklus bisnis saat ini.
4. PANDANGAN TERHADAP UTANG
PEMERINTAH
Pandangan tradisional atas utang
pemerintah.
Asumsinya adalah bahwa ketika pemerintah memotong
pajak dan menjalani defisit anggaran, konsumen menanggapi pendapatan setelah
pajak mereka yang lebih tinggi dengan melakukan
pengeluaran lebih banyak.
Pandangan
Richardian atas utang pemerintah
Menurut pendapat ini,
konsumen melihat kedepan dan karena itu, mendasarkan pengeluaran mereka tidak
hanya pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang
mereka harapkan
Logika dasar atas pandangan Richardian
Kosumen yang melihat kedepan memahami bahwa
pinjaman pemerintah saat ini berarti pajak yang lebih tinggi di masa depan. Pemotongan
pajak yang didanai oleh utang pemerintah tidak akan mengurangi beban pajak ;
pemotongan pajak tersebut hanya menjadwal ulang pajak. Karena itu, pemotongan
pajak seharusnya tidak mendorong konsumen melakukan pengeluaran lebih banyak.
Implikasi dari equivalensi Richardian adalah bahwa pemotongan pajak yang didanai utang tidak mempengaruhi konsumsi. Rumah tangga menabung kelebihan pendapatan disposible untuk membayar kewajiban pajak masa depan yang ditunjukkan oleh pemotongan pajak. Kenaikan dalam tabungan swasta ini mengoffset penurunan tabungan publik. Tabungan nasional – jumlah tabungan swasta dan publik – tetap sama. Karena itu, pemotongan pajak tidak memiliki dampak seperti yang diprediksi analsisis tradisional.
Implikasi dari equivalensi Richardian adalah bahwa pemotongan pajak yang didanai utang tidak mempengaruhi konsumsi. Rumah tangga menabung kelebihan pendapatan disposible untuk membayar kewajiban pajak masa depan yang ditunjukkan oleh pemotongan pajak. Kenaikan dalam tabungan swasta ini mengoffset penurunan tabungan publik. Tabungan nasional – jumlah tabungan swasta dan publik – tetap sama. Karena itu, pemotongan pajak tidak memiliki dampak seperti yang diprediksi analsisis tradisional.
Konsumen dan pajak masa depan
Esensi dari pandangan Richardian adalah bahwa
ketika orang – orang memilih konsumsi mereka, secara nasional mereka melihat
pajak masa depan yang diakibatkan oleh utang pemerintah. Para pendukung
pandangan tradisional atas utang pemerintah percaya bahwa prospek pajak masa
depan tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap konsumsi saat ini seperti
yang diasumsikan oleh pandangan Richardian.
Para pendukung pandangan Richardian terhadap
kebijakan fiskal mengansumsikan bahwa masyarakat bersikap rasional ketika mengambil
keputusan, seperti memilih berapa banyak dari pendapatan mereka yang dikonsumsi
dan seberapa banyak yang ditabung. Ketika pemerintah meminjam untuk membayar
pengeluaran saat ini, konsumen yang rasional melihat pajak masa depan yang
dibutuhkan untuk mendukung utang tersebut. Jadi pandangan Richardian
mengasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pandangan jauh kedepan
yang baik.
Salah satu pendapat terhadap pandangan tradisional
mengenai pemotongan pajak adalah bahwa masyarakat berpandangan pendek, barang
kali karena mereka tidak sepenuhnya memahami implikasi dari defisit anggaran
pemerintah. Adalah mungkin bahwa beberapa orang mengikuti metode historis ( rules of thumb) yang sederhana dan tidak sepenuhnya
rasional ketika memutuskan berapa banyak yang akan ditabung.
Batasan Peminjaman : Pandangan Richardian atas utang pemerintah mengasumsikan bahwa konsumen mendasarkan pengeluarannya tidak hanya pada pendapatan saat ini, tetapi juga pendapatan seumur hidupnya, yang meliputi pendapatan sekarang dan pendapatan yang diharapkan dimasa depan. Menurut pandangan Richardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang akan meningkatkan pendapatan sekarang, tetapi tidak mengubah pendapatan atau konsumsi seumur hidup seseorang. Para pendukung pandangan tradisional berpendapat bahwa pendapatan sekarang lebih penting daripada pendapatan seumur hidup untuk konsumen yang menghadapi hambatan – hambatan dalam meminjam. Batasan peminjaman adalah batas seberapa banyak seseorang bisa meminjam dari bank atau lembaga keuangan lain.
Seorang yang ingin mengkonsumsi lebih banyak daripada pendapatan sekarang mungkin karena ia mengharapkan pendapatan yang lebih penting di masa depan harus melakukannya dengan cara meminjam. Jika ia tidak dapat meminjam untuk membayar konsumsi sekarang, atau hanya bisa meminjam dalam jumlah yang terbatas, maka pendapatannya sekarang menentukan pengeluarannya, tanpa memperhatikan berapa pendapatannya seumur hidup. Dalam hal ini, pemotongan pajak yang didanai oleh utang meningkatkan pendapatan dan konsumsi sekarang, meskipun pendapatan masa depan lebih kecil. Esensinya, bila pemerintah memotong pajak sekarang dan meningkatkan pajak masa depan, pemerintah memberi pinjaman kepada pembayar pajak. Untuk seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman tetapi tidak mampu, pemotongan pajak akan memperbesar peluangnya dan mendorong konsumsi.
Batasan Peminjaman : Pandangan Richardian atas utang pemerintah mengasumsikan bahwa konsumen mendasarkan pengeluarannya tidak hanya pada pendapatan saat ini, tetapi juga pendapatan seumur hidupnya, yang meliputi pendapatan sekarang dan pendapatan yang diharapkan dimasa depan. Menurut pandangan Richardian, pemotongan pajak yang didanai oleh utang akan meningkatkan pendapatan sekarang, tetapi tidak mengubah pendapatan atau konsumsi seumur hidup seseorang. Para pendukung pandangan tradisional berpendapat bahwa pendapatan sekarang lebih penting daripada pendapatan seumur hidup untuk konsumen yang menghadapi hambatan – hambatan dalam meminjam. Batasan peminjaman adalah batas seberapa banyak seseorang bisa meminjam dari bank atau lembaga keuangan lain.
Seorang yang ingin mengkonsumsi lebih banyak daripada pendapatan sekarang mungkin karena ia mengharapkan pendapatan yang lebih penting di masa depan harus melakukannya dengan cara meminjam. Jika ia tidak dapat meminjam untuk membayar konsumsi sekarang, atau hanya bisa meminjam dalam jumlah yang terbatas, maka pendapatannya sekarang menentukan pengeluarannya, tanpa memperhatikan berapa pendapatannya seumur hidup. Dalam hal ini, pemotongan pajak yang didanai oleh utang meningkatkan pendapatan dan konsumsi sekarang, meskipun pendapatan masa depan lebih kecil. Esensinya, bila pemerintah memotong pajak sekarang dan meningkatkan pajak masa depan, pemerintah memberi pinjaman kepada pembayar pajak. Untuk seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman tetapi tidak mampu, pemotongan pajak akan memperbesar peluangnya dan mendorong konsumsi.
5. PROSPEKTIF
LAIN TENTANG UTANG PEMERINTAH
Anggaran berimbang versus kebijakan fiskal optimal
Terdapat tiga alasan kebijakan fiskal terkadang mengakibatkan defisit atau surplus anggaran
1. Stabilisasi
Defisit atau surplus anggaran dapat membantu stabilisasi perekonomian, pada dasarnya aturan anggaran berimbag akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dari sistem pajak dan transfer. Saat resesi pajak turun dan transfer naik. Meskipun membantu menstabilkan ekonomi, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang yang ketat akan mendorong pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran di masa resesi, tetapi tindakan ini menekan permintaan agregat
2. Tax smoothing
Defisit atau surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi distorsi insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. oleh karenanya pemerintah dituntut untuk mempertahankan tarif pajak yang stabil (relatif rendah), dengan cara menerapkan anggaran defisit saat pendapatan rendah atau resesi yang tidak biasa atau pengeluaran tinggi (perang) yang tidak biasa.
3. Re-distribusi intergenerasi
Defisit anggaran dapat digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang, misalnya untuk membiayai biaya perang, generasi sekarang dapat mendanai perang dengan defisit anggaran dan pemerintah bisa melunasi utang dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang.
Dimensi internasional
Utang pemerintah dapat mempengaruhi peran negara dalam perekonomian dunia. Ketika defisit anggaran, pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal ini sering mngakibatkan defisit perdagangan yang nantinya akan di danai oleh pinjaman luar negeri. Hubungan antara kedua defisit ini menyebabkan dampak lanjutan atas utang pemerintah.
• Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan resiko bahwa perekonomian akan mengalami penurunan yang merugikan dalam permintaan atas aset nasional dalam pasar uang dunia (capital flight). Hal ini biasa dimanfaatkan oleh negara-negara untuk melarikan diri dari utang, dengan menyatakan pailit. Jadi ketika utang pemerintah melonjak, investor asing akan membatasi jumlah pinjaman. Jika hilangnya kepercayaan ini terjadi secara tiba-tiba, maka nilai mata uang akan terguncang dan tingkat suku bunga naik.
• Kedua, tingginya tingkat utang pemerintah yang di danai oleh pinjaman luar negeri dapat menurunkan pengaruh politis negara tesebut di mata dunia.
Terdapat tiga alasan kebijakan fiskal terkadang mengakibatkan defisit atau surplus anggaran
1. Stabilisasi
Defisit atau surplus anggaran dapat membantu stabilisasi perekonomian, pada dasarnya aturan anggaran berimbag akan menarik kembali kekuatan penstabil otomatis dari sistem pajak dan transfer. Saat resesi pajak turun dan transfer naik. Meskipun membantu menstabilkan ekonomi, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang yang ketat akan mendorong pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran di masa resesi, tetapi tindakan ini menekan permintaan agregat
2. Tax smoothing
Defisit atau surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi distorsi insentif yang disebabkan oleh sistem pajak. Tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. oleh karenanya pemerintah dituntut untuk mempertahankan tarif pajak yang stabil (relatif rendah), dengan cara menerapkan anggaran defisit saat pendapatan rendah atau resesi yang tidak biasa atau pengeluaran tinggi (perang) yang tidak biasa.
3. Re-distribusi intergenerasi
Defisit anggaran dapat digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang, misalnya untuk membiayai biaya perang, generasi sekarang dapat mendanai perang dengan defisit anggaran dan pemerintah bisa melunasi utang dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang.
Dimensi internasional
Utang pemerintah dapat mempengaruhi peran negara dalam perekonomian dunia. Ketika defisit anggaran, pemerintah menurunkan tabungan nasional, hal ini sering mngakibatkan defisit perdagangan yang nantinya akan di danai oleh pinjaman luar negeri. Hubungan antara kedua defisit ini menyebabkan dampak lanjutan atas utang pemerintah.
• Pertama, tingkat utang pemerintah yang tinggi dapat meningkatkan resiko bahwa perekonomian akan mengalami penurunan yang merugikan dalam permintaan atas aset nasional dalam pasar uang dunia (capital flight). Hal ini biasa dimanfaatkan oleh negara-negara untuk melarikan diri dari utang, dengan menyatakan pailit. Jadi ketika utang pemerintah melonjak, investor asing akan membatasi jumlah pinjaman. Jika hilangnya kepercayaan ini terjadi secara tiba-tiba, maka nilai mata uang akan terguncang dan tingkat suku bunga naik.
• Kedua, tingginya tingkat utang pemerintah yang di danai oleh pinjaman luar negeri dapat menurunkan pengaruh politis negara tesebut di mata dunia.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Utang
merupakan satu kewajiban yang harus dibayar dikemudian hari yang timbul akibat
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dimana para pemberi pinjaman
menyerahkan sesuatu yang berharga pada suatu waktu terrentu dalam pertukaran
dengan suatu perjanjian para penerima pinjaman harus membayarnya dikemudian
hari.
Utang
Pemerintah adalah public debt / national debt yaitu pinjaman
yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketika pemerintahan soekarno digantikan oleh soeharto, sikap
pemerintahan Soeharto terhadap modal asing berbeda dengan sikap Soekarno-Hatta.
Sebagai contoh, undang-undang pertama yang ditandatangani Soeharto adalah UU
no.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang isinya bersifat terbuka dan
bersahabat bagi masuknya modal dari negara manapun. Beberapa bulan sebelumnya,
IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, yang rekomendasinya
segera diikuti oleh pemerintah. Indonesia juga telah secara resmi kembali
menjadi anggota IMF. Disinilah titik awal perjalanan utang pemerintah yang
melilit indonesia, seolah menjadi hal biasa ketika Negara kita berhutang dengan
dalih untuk pembangunan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang
akhirnya negri ini mewariskan utang Negara yang entah kapan bisa selesai.
REFERENSI
www.jurnal-ekonomi.orgbuku saku perkembangan utang Negara : http://www.dmo.or.id.
Alyasaa Daburah
BalasHapusAssalamu'alaikum wr wb, nama Saya adalah Reno Amrizal dari Indonesia, saya ingin merekomendasikan asli organisasi pinjaman islam saya mencari online untuk semua saudara-saudara muslim dan saudari yang sedang mencari pinjaman cepat untuk cepat menyelesaikan masalah yang mendesak. Saya mendapat pinjaman dari 700.000.000 dari mereka sebulan yang lalu. Saya tahu bahwa ada banyak scammers online. Tapi saya diarahkan kepada mereka oleh kakak saya yang juga mendapat pinjaman sebesar Rp400.000.000 dari mereka. Sebelum saya menghubungi mereka untuk pinjaman, saya juga melakukan banyak penelitian tentang mereka dan menemukan bahwa mereka benar-benar asli. Jadi saya mengajukan pinjaman tanpa jaminan agunan dengan mereka. Mereka memberikan pinjaman sesuai dengan hukum-hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Tidak ada biaya tersembunyi. Anda harus bisa memberikan jaminan kepada mereka bahwa anda akan membayar kembali pinjaman. Itu semua yang mereka butuhkan dari Anda. Saya ingin menyarankan semua muslim sejati untuk menghubungi mereka. Email mereka di (islamicloanurgently@gmail.com)
BalasHapusWassalamu alaikum wr wb.
Reno anda benar, ada kebenaran dalam komentar anda. Saya juga telah menerima Rp500.000.000 dari organisasi ini bernama organisasi Pinjaman Islam. Saya dihubungi (islamicloanurgently@gmail.com) dan mendapat pinjaman dari mereka. Ada pinjaman kebijakan ini sangat sederhana untuk proses. Mereka sangat tulus dan dapat dipercaya. Sekali lagi, Reno terima kasih untuk berbagi informasi ini.
BalasHapusHalo, saya Ny. Sandra Ovia, pemberi pinjaman pribadi uang, apakah Anda berutang? Anda membutuhkan dorongan keuangan? pinjaman untuk membangun bisnis baru, untuk memenuhi tagihan Anda, memperluas bisnis Anda di tahun ini dan juga untuk renovasi rumah Anda. Saya memberikan pinjaman kepada perusahaan lokal, internasional dan juga pada tingkat bunga yang sangat rendah, yaitu 2%. Anda dapat menghubungi kami melalui Email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
BalasHapusAnda dipersilakan ke perusahaan pinjaman kami dan kami akan memberikan yang terbaik dari layanan kami.
kesaksian nyata dan kabar baik !!!
BalasHapusNama saya mohammad, saya baru saja menerima pinjaman saya dan telah dipindahkan ke rekening bank saya, beberapa hari yang lalu saya melamar ke Perusahaan Pinjaman Dangote melalui Lady Jane (Ladyjanealice@gmail.com), saya bertanya kepada Lady jane tentang persyaratan Dangote Loan Perusahaan dan wanita jane mengatakan kepada saya bahwa jika saya memiliki semua persyarataan bahwa pinjaman saya akan ditransfer kepada saya tanpa penundaan
Dan percayalah sekarang karena pinjaman rp11milyar saya dengan tingkat bunga 2% untuk bisnis Tambang Batubara saya baru saja disetujui dan dipindahkan ke akun saya, ini adalah mimpi yang akan datang, saya berjanji kepada Lady jane bahwa saya akan mengatakan kepada dunia apakah ini benar? dan saya akan memberitahu dunia sekarang karena ini benar
Anda tidak perlu membayar biayaa pendaftaran, biaya lisensi, mematuhi Perusahaan Pinjaman Dangote dan Anda akan mendapatkan pinjaman Anda
untuk lebih jelasnya hubungi saya via email: mahammadismali234@gmail.com
dan hubungi Dangote Loan Company untuk pinjaman Anda sekarang melalui email Dangotegrouploandepartment@gmail.com